Hukum

Buku ini
berisikan bahasan tentang undang-undang tindak pidana korupsi
sebagai undang-undang pidana khusus, tindak pidana korupsi
perspektif hukum pidana dan hukum islam, kebijakan
kriminalisasi tindak pidana korupsi, pidana dan pemidanaan uu
tindak pidana korupsi, hukum acara tindak pidana korupsi,
pengadilan tindak pidana korupsi, kerjasama internasional dalam
pengembalian aset hasil korupsi.

Buku ini membahas Konsep, fungsi, tujuan dan sumber-
sumber Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata,

Jenis dan susunan badan peradilan di indonesia beserta
kompetensinya, Teknik dalam membuat Surat Kuasa, Nilai bukti
dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian, Fungsi,

tujuan dan jenis-jenis sita (penyitaan), Fungsi, tujuan dan jenis-
jenis putusan hakim, Jenis-jenis putusan (eksekusi) dan tahapan-
tahapan penyelesaian perkara serta evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Buku ini membahas Kajian Empiris tentang hokum,
Paradigma Dasar Hukum Dalam Perspektif sosiologis, Sosiologi
Hukum Responsif, Sosiologi Hukum Max Weber & Emile Durkheim,
Sosiologi Hukum Islam, Sosiologi Hukum Peradilan, Sosiologi
Hukum Tentang Pluralisme Hukum.

Konsep dasar ini adalah primer untuk mempelajari semua
topik ketatanegaraan. Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep
dasar htn, sumber hukum tata negara, sejarah ketatanegaraan
indonesia, kelembagaan negara indonesia, lembaga negara
menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga independen,
sistem pemerintahan indonesia, sistem pemerintahan daerah,
konsep pemerintahan desa.

Buku ini berisi tentang konsep dasar hukum pidana, sumber
hukum pidana dan asas-asas hukum pidana, kesalahan dan
pertanggungjawaban pidana, asas hukum pidana, sifat
melawan hukum (wederrechtelijkheid), percobaan tindak
pidana, penyertaan tindak pidana, pembantuan tindak pidana,
hapusnya hak menuntut pidana, penggabungan/perbarengan
tindak pidana (concursus-samenloop van stafbare feit),
ketentuan terbaru hukum pidana dalam RUU KUHP,
restorative justice dalam hukum pidana.

Buku kecil ini ditulis untuk melihat sejauh mana proses
pengelesauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku di Negeri ini atau tidak. Maka kita ucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik
informasi maupun fasilitas terutama pada Badan Kepemdudukan
Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan. Maka dengan
demikian Penulisan buku ini berhasil menuliskan yang berjudul
“Advokasi Terhadap Korban KDRT Oleh Badan Kepemdudukan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan”.

Job rotation dilakukan POLRI untuk memberikan sarana
kepada seluruh anggotanya meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan teknikal kerja sesuai dengan kejuruannya
masing-masing. Job rotation di lingkungan POLRI dilakukannya
atas dasar kebutuhan organisasi dan permohonan anggota.

Buku Ini Membahas Sejarah Dan Dinamika Penataan
Ruang Di Indonesia, Kebijakan Penataan Ruang Terhadap
Konsep Pertanahan Di Indonesia, Tata Ruang Sebagai Dasar
Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Kewenangan
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang,
Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Aspek Hukum
Perizinan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang, Sanksi
Dalam Penataan Ruang, Sanksi Administratif, Sanksi Perdata,
Pengawasan Penataan Ruang.

Buku ini membahas Pemerasan dan Pengancaman,
Penipuan, Penganiayaan, Perubahan Sosiologis Dan Tantangan
Budaya Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pembaharuan
Hukum Pidana, Pengrusakan, Kejahatan korporasi, Kejahatan
laporan keuangan dan akuntansi, tindak pidana Pemalsuan Surat.